Dalam pelaksanaan tugasnya BAN PAUD dan PNF dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan PNF (BAP PAUD dan PNF). Di tingkat provinsi BAP PAUD dan PNF dapat dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) PAUD dan PNF Kabupaten/Kota. Keberadaan BAP PAUD dan PNF ditetapkan oleh Gubernur dan Pemerintah Daerah menyediakan dana, khususnya yang terkait dengan persiapan akreditasi serta melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap program dan satuan yang telah diakreditasi. Keberadaan Pokja Akreditasi PAUD dan PNF tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota tersebut.

Capaian Hasil Akreditasi PAUD dan PNF sepanjang Tahun 2017 adalah 10.913 Program dan Satuan, yang dananya bersumber dari APBN Balitbang Kemendikbud sebanyak 10.877 Program dan Satuan dan APBN Kementerian Agama sebanyak 36 Program dan Satuan. Jumlah ini telah melampaui target awal sebesar 10.000 Program dan Satuan.

Prestasi yang telah diraih ini tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak. Sebagai langkah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BAP PAUD dan PNF tahun 2017 serta perencanaan awal kuota layanan akreditasi BAP PAUD dan PNF tahun 2018, dilaksanakanlah Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAP PAUD dan PNF Tahap II.

Acara yang dibuka oleh Kepala Balitbang Kemendikbud ini bertempat di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan Rakornas dimulai tanggal 22 s.d 24 November 2017.

Dalam sambutannya Kepala Balitbang Kemendikbud berharap Akreditasi bukan hanya menekankan pada administrasi pengisian borang semata, tetapi harus menggambarkan kualitas yang dimiliki oleh lembaga yang diakreditasi.

“Tahun 2018 target akreditasi PAUD dan PNF mencapai 30.000 sasaran Program dan Satuan. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun 2017, namun jumlah 30.000 sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah PAUD dan PNF saat ini yang terus bertambah dari waktu ke waktu” ujarnya.

Pelaksanaan Rakornas Tahap II ini juga agak berbeda dari Rakornas sebelumnya karena diikuti oleh unsur Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Bupati yang diundang adalah Bupati Kabupaten Jombang, Jawa Timur, karena Kabupaten Jombang menjadi salah satu kabupaten yang terbanyak pengajuan akreditasinya sehingga perlu diketahui strategi yang dilakukan kabupaten Jombang dalam kegiatan akreditasi.

Mewakili Unsur Kepala Dinas, BAN PAUD dan PNF turut mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dinilai mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan BAP PAUD dan PNF Kalimantan Utara dengan baik.

Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF ini dilaksanakan dalam bentuk Sidang Pleno dan Sidang Kelompok berdasarkan materi dari narasumber untuk dirumuskan menjadi laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BAP PAUD dan PNF tahun 2017 beserta Perencanaan awal kuota layanan akreditasi di BAP PAUD dan PNF tahun 2018.

Berbekal pengalaman pelaksanaan akreditasi tahun 2017 diharapkan sinergi kerjasama antara BAN PAUD dan PNF, BAP PAUD dan PNF serta Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota dapat semakin meningkat dan kolaboratif.

Bogor, 24 November 2017